Awalnya cuma slip of tongue, alias keseleo lidah,
ketika Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengutarakan kekesalannya karena
anggaran pembangunan gedung baru lembaga antikorupsi itu tak kunjung disetujui
Komisi III DPR. Bambang mengatakan KPK bisa saja minta saweran dari masyarakat kalau
DPR terus menyandera anggaran Rp200 miliar yang sesungguhnya sudah dialokasikan
Kementerian Keuangan itu.
Reaksi keras segera meluncur dari Senayan. Salah seorang
anggota Komisi III menuding Bambang tidak etis, masih bergaya LSM yang suka
minta sumbangan sana sini, dan mencoba membenturkan DPR dengan rakyat. Sejumlah
anggota lainnya mengamini tudingan tersebut. Ketua DPR Marzuki juga dengan
tegas menolak ide saweran tersebut.
Tapi, di luar Senayan, masyarakat langsung bergerak. Para pedagang kaki lima segera mengumpulkan uang recehan dan keesokan harinya mereka datang ke KPK dengan sebuah amplop berisi Rp1 juta. Amplop sumbangan tersebut diterima Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua, namun uangnya dikembalikan karena undang-undang memang tidak mengizinkan KPK mengelola dana masyarakat.
Tapi, di luar Senayan, masyarakat langsung bergerak. Para pedagang kaki lima segera mengumpulkan uang recehan dan keesokan harinya mereka datang ke KPK dengan sebuah amplop berisi Rp1 juta. Amplop sumbangan tersebut diterima Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua, namun uangnya dikembalikan karena undang-undang memang tidak mengizinkan KPK mengelola dana masyarakat.
Aksi dukungan para pedagang kaki lima itu dalam waktu
singkat berkembang menjadi sebuah gerakan nasional bernama Koin untuk KPK.
Pengumpulan koin secara serempak dan tanpa komando berlangsung di hampir
seluruh penjuru Tanah Air. Dari anak TK sampai pejabat tinggi ikut menyumbang.
Di Jawa Barat, Ahmad Heryawan menyatakan siap menyumbang sebesar dua-tiga kali
gajinya sebagai gubernur. Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda juga berjanji
menyumbangkan satu bulan gaji.
Terlalu besar risiko politik yang harus ditanggung DPR jika
bermain-main dengan hak anggaran yang dimilikinya. Citra DPR, sebagai salah
satu lembaga terkorup di Indonesia, akan semakin terpuruk apabila tidak segera
merespons reaksi publik untuk segera menyetujui pembangunan gedung KPK.
Gerakan Koin untuk KPK tidak boleh dianggap remeh. Ia merupakan bagian dari mosi tidak percaya dari rakyat. Dan itu tidak elok bagi pembangunan demokrasi di negeri tercinta ini
Gerakan Koin untuk KPK tidak boleh dianggap remeh. Ia merupakan bagian dari mosi tidak percaya dari rakyat. Dan itu tidak elok bagi pembangunan demokrasi di negeri tercinta ini
sumber:inilahjabar.com
0 komentar:
Posting Komentar