Seperti diketahui, harga minyak mentah dunia akhir-akhir ini
kembali melonjak menembus rekor tertingginya. Pada perdagangan Rabu
(22/2/2012), harga minyak light sweet berada di level US$ 106 per barel,
sementara minyak Brent berada di level US$ 121,40 per barel. Padahal asumsi
APBN 2012 hanya US$ 90 per barel.
Presiden menjelaskan, dalam 2 bulan terakhir, situasi perekonomian global telah
menimbulkan kerawanan, ketidakpastian yang berdampak secara langsung dan tidak
langsung pada perekonomian negara-negara di dunia. Situasi itu antara lain
krisis utang di Eropa dan juga faktor geopolitik di Timur Tengah. Termasuk
diantaranya adalah masalah embargo Iran sehingga negara tersebut akhirnya
menghentikan ekspor minyak ke Inggris dan Prancis.
Hal itu terpaksa membuat pemerintah berpikir keras, guna
menyelamatkan keuangan negara, agar tidak sampai kebobolan. Sayangnya, upaya
keras pemerintah itu hanya baru sebatas "menaikkan" harga BBM
bersubsidi saja. Padahal jelas-jelas bakal berimbas pada kenaikan harga, yang
semakin menyusahkan rakyat.
Tentu saja, pemerintah sendiri tidak mau disalahkan terkait kebijakannya
tersebut. Sebab, alasan pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi dianggap
tidak bisa dihindari. Menurut pemerintah, tanggungan subsidi itu semakin
memberatkan keuangan negara, dengan kata lain, subsidi BBM yang terlalu tinggi
bakal mengancam APBN.
Di sisi lain, kini gantian rakyat yang menyalahkan pemerintah. Apapun
alasannya, rakyat lebih berharap agar pemerintah tidak perlu sampai
mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Mungkin,
pemerintah sudah lupa bahwa mereka dipekerjakan oleh dan untuk rakyat, guna
memberikan kesejahteraan, lantaran digaji dari penjualan hasil bumi dan uang
hasil pajak yang diambil dari masyarakat.
Dengan demikian, seharusnya bukan rakyat yang dikorbankan, melainkan
pemerintahlah yang semestinya harus berkorban. Aneh rasanya, jika banyak orang
cerdik pandai di negeri ini, kenapa tidak mampu mengatasi persoalan yang sudah
mengarah pada menyakiti perasaan rakyat. Jika bicara keras, semua pasti setuju,
kalau hanya untuk mengeluarkan kebijakan menaikkan harga, maka rakyat tidak
perlu seseorang dengan titel sarjana berderet di depan dan belakang nama. Cukup
anak ingusan saja, asal sudah mengerti untung-rugi.
Sementara itu, solusi terkait pemangkasan sejumlah biaya operasional di
pemerintahan yang dianggap tidak penting, semestinya cukup untuk menghindari
kenaikan harga BBM, asal bukan sekedar wacana. Kalau perlu, sejumlah tunjangan
pejabat pemerintah dipotong, dengan logika bahwa negara saat ini tidak mampu
mensubsidi. Cukup dengan gaji dan uang transport ke kantor saja.
Solusi lainnya, pemerintah seyogyanya melakukan perhitungan ulang dengan
melibatkan sejumlah pakar dan ahli. Jika perlu mendatangkan pakar independen
dari asing, dalam membahas kajian anggaran pemerintah pada lembar APBN untuk
menyelamatkannya dari ancaman defisit. Kaji ulang perhitungan pemerintah dengan
pihak terkait, seperti PT Pertamina. Periksa hitungan yang harus dikeluarkan
pemerintah untuk Pertamina dari hulu ke hilir, cari penyebab lain yang mampu
menghindari negara untuk membatalkan kenaikan harga BBM.
Lebih lanjut, pemerintah juga harus lebih tegas dalam mengintervensi semua lini
yang menguasai bahan pokok, guna menjaga harga, agar tidak ada lagi segelintir
oknum "pengusaha nakal" yang cuma mencari keuntungan dan hobi
menyengsarakan rakyat. Pemerintah juga seharusnya lebih fokus lagi memperbaiki
kebocoran di internalnya, terkait pembangunan infrastruktur yang mengarah bagi
kepentingan perekonomian, pendidikan dan kesehatan untuk rakyat banyak.
Seperti yang sudah-sudah, pemberian kompensasi berupa dana tunai langsung
kepada masyarakat, sebagai antisipasi kenaikan harga BBM, dirasa tidak perlu dan
perlu dikaji ulang, karena bakal banyak permasalahan terkait penyalurannya,
siapa penerimanya, serta waktu dan jumlah yang sering tidak tepat sasaran.
Meski dianggap perlu bagi sebagian masyarakat berpenghasilan rendah, tapi lebih
elok lagi, jika disalurkan saja buat sejumlah program mengentaskan kemiskinan
lainnya yang sudah dijalankan oleh pemerintah.
Ada baiknya, kenaikan BBM tidak jadi dilakukan pemerintah, dikhawatirkan
situasi keamanan dalam negeri cenderung bakal kacau, sehingga bukan tidak mungkin
perekonomian Indonesia malah akan semakin terjerembab jatuh. Semoga!