BBM Naik

Seperti diketahui, harga minyak mentah dunia akhir-akhir ini kembali melonjak menembus rekor tertingginya. Pada perdagangan Rabu (22/2/2012), harga minyak light sweet berada di level US$ 106 per barel, sementara minyak Brent berada di level US$ 121,40 per barel. Padahal asumsi APBN 2012 hanya US$ 90 per barel.

Presiden menjelaskan, dalam 2 bulan terakhir, situasi perekonomian global telah menimbulkan kerawanan, ketidakpastian yang berdampak secara langsung dan tidak langsung pada perekonomian negara-negara di dunia. Situasi itu antara lain krisis utang di Eropa dan juga faktor geopolitik di Timur Tengah. Termasuk diantaranya adalah masalah embargo Iran sehingga negara tersebut akhirnya menghentikan ekspor minyak ke Inggris dan Prancis. 

Hal itu terpaksa membuat pemerintah berpikir keras, guna menyelamatkan keuangan negara, agar tidak sampai kebobolan. Sayangnya, upaya keras pemerintah itu hanya baru sebatas "menaikkan" harga BBM bersubsidi saja. Padahal jelas-jelas bakal berimbas pada kenaikan harga, yang semakin menyusahkan rakyat.

Tentu saja, pemerintah sendiri tidak mau disalahkan terkait kebijakannya tersebut. Sebab, alasan pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi dianggap tidak bisa dihindari. Menurut pemerintah, tanggungan subsidi itu semakin memberatkan keuangan negara, dengan kata lain, subsidi BBM yang terlalu tinggi bakal mengancam APBN.

Di sisi lain, kini gantian rakyat yang menyalahkan pemerintah. Apapun alasannya, rakyat lebih berharap agar pemerintah tidak perlu sampai mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Mungkin, pemerintah sudah lupa bahwa mereka dipekerjakan oleh dan untuk rakyat, guna memberikan kesejahteraan, lantaran digaji dari penjualan hasil bumi dan uang hasil pajak yang diambil dari masyarakat.

Dengan demikian, seharusnya bukan rakyat yang dikorbankan, melainkan pemerintahlah yang semestinya harus berkorban. Aneh rasanya, jika banyak orang cerdik pandai di negeri ini, kenapa tidak mampu mengatasi persoalan yang sudah mengarah pada menyakiti perasaan rakyat. Jika bicara keras, semua pasti setuju, kalau hanya untuk mengeluarkan kebijakan menaikkan harga, maka rakyat tidak perlu seseorang dengan titel sarjana berderet di depan dan belakang nama. Cukup anak ingusan saja, asal sudah mengerti untung-rugi.

Sementara itu, solusi terkait pemangkasan sejumlah biaya operasional di pemerintahan yang dianggap tidak penting, semestinya cukup untuk menghindari kenaikan harga BBM, asal bukan sekedar wacana. Kalau perlu, sejumlah tunjangan pejabat pemerintah dipotong, dengan logika bahwa negara saat ini tidak mampu mensubsidi. Cukup dengan gaji dan uang transport ke kantor saja.

Solusi lainnya, pemerintah seyogyanya melakukan perhitungan ulang dengan melibatkan sejumlah pakar dan ahli. Jika perlu mendatangkan pakar independen dari asing, dalam membahas kajian anggaran pemerintah pada lembar APBN untuk menyelamatkannya dari ancaman defisit. Kaji ulang perhitungan pemerintah dengan pihak terkait, seperti PT Pertamina. Periksa hitungan yang harus dikeluarkan pemerintah untuk Pertamina dari hulu ke hilir, cari penyebab lain yang mampu menghindari negara untuk membatalkan kenaikan harga BBM.

Lebih lanjut, pemerintah juga harus lebih tegas dalam mengintervensi semua lini yang menguasai bahan pokok, guna menjaga harga, agar tidak ada lagi segelintir oknum "pengusaha nakal" yang cuma mencari keuntungan dan hobi menyengsarakan rakyat. Pemerintah juga seharusnya lebih fokus lagi memperbaiki kebocoran di internalnya, terkait pembangunan infrastruktur yang mengarah bagi kepentingan perekonomian, pendidikan dan kesehatan untuk rakyat banyak.

Seperti yang sudah-sudah, pemberian kompensasi berupa dana tunai langsung kepada masyarakat, sebagai antisipasi kenaikan harga BBM, dirasa tidak perlu dan perlu dikaji ulang, karena bakal banyak permasalahan terkait penyalurannya, siapa penerimanya, serta waktu dan jumlah yang sering tidak tepat sasaran. Meski dianggap perlu bagi sebagian masyarakat berpenghasilan rendah, tapi lebih elok lagi, jika disalurkan saja buat sejumlah program mengentaskan kemiskinan lainnya yang sudah dijalankan oleh pemerintah.

Ada baiknya, kenaikan BBM tidak jadi dilakukan pemerintah, dikhawatirkan situasi keamanan dalam negeri cenderung bakal kacau, sehingga bukan tidak mungkin perekonomian Indonesia malah akan semakin terjerembab jatuh. Semoga!