Pemilihan kepala daerah (pilkada) kerap dituding menghabiskan banyak biaya. Salah satu biaya yang cukup tinggi adalah “ongkos politik” yang harus dibayarkan calon-calon gubernur kepada partai politik? Benarkah? Meski Pilkada Jakarta baru akan berlangsung beberapa bulan lagi, namun suhu politik di kota ini semakin meningkat. Sejumlah bakal calon gubernur telah sibuk memasang spanduk, baliho dan atribut lainnya di sudut-sudut kota.
Entah berapa banyak uang yang dihamburkan oleh para calon ketika mereka memasang spanduk, baliho, stikker, kaos atau atribut lain? Itu baru di awal-awal. Entah berapa banyak lagi biaya yang akan dikeluarkan oleh masing-masing calon ketika gong pilkada benar-benar ditabuh. Tapi ketika gaung pilkada ini mulai bergema, sebuah berita mencengangkan beredar.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi,mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan seorang calon kepala daerah untuk pilkada mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.Sementara itu, menurut dia, gaji seorang kepala daerah tidak cukup untuk membayar keseluruhan biaya pilkada tersebut, sehingga muncul pendapat salah satu pemicu kepala daerah melakukan korupsi adalah untuk membaya biaya pilkada yang mahal.
Selain biaya pilkada yang mahal, Gamawan mengatakan, penyebab kepala daerah melakukan korupsi karena ada niat untuk memperkaya diri, bukan untuk mengabdi pada masyarakat.
Namun kita jangan lupa bahwa antara pilkada dengan kesejahteraan mempunyai korelasi signifikan antara pemimpin yang terpilih dengan kondisi kesejahteraan rakyat. Karena pemimpin yang baik tidak hanya mengumbar janji akan memberikan kesejahteraan pada saat dan menjelang Pilkada, tapi membuktikan janji-janjinya saat dirinya memegang kekuasaan.
“Kami menjanjikan kesejahteraan rakyat, kami berikrar akan meminimalisir kemiskinan, kami memiliki program kesehatan dan pendidikan gratis untuk rakyat.” Ungkapan inilah yang kentara kita dengar keluar dari mulut kandidat yang belum terpilih di hadapan rakyat. Namun belum tentu hal ini akan terealisasi setelah pemimpin tersebut menjabat kepala daerah.
Banyak yang mengkampanyekan untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), namun sangat jarang kandidat berkampanye bagaimana meningkatkan pendapatan perkapita rakyat per tahun.
Padahal kalau pendapatan rakyat meningkat maka akan jadi stimulus dalam peningkatan produksi barang dan jasa, dengan demikian akan terjadi penurunan pada tingkat kemiskinan.
Untuk mencapai itu semua adalah dengan cara meningkatkan kualitas pilkada itu sendiri. Bagaimana upaya meningkatkan kualitas pilkada itu? Pertanyaan ini memang sulit di jawab di tengah-tengah apatisme rakyat terhadap politik. Sikap diam dan kurangnya pemahaman politik rakyat semakin memperparah merosotnya kualitas pilkada.
Hal ini di perparah lagi dengan dominasi modal besar serta kepentingan keluarga dan kroni para kandidat masih menjadi momok besar dalam menciptakan pilkada yang berkualitas. Cermin demokrasi dalam pilkada masih sebatas pada kulitnya saja, belum mencerminkan pilkada yang berorentasi memperbaiki taraf ekonomi rakyat, meningkatkan pendapatan perkapita rakyat, bukan malah meningkatkan pendapatan perkapita pejabat dan kroni - kroninya.
Akhirnya apa? Hanya menciptakan lapangan kerja bagi dua kelompok saja setiap selesai pilkada yaitu kepala daerah dan wakilnya. Sedangkan rakyat tetap tidak mendapatkan hasil apapun dari proses panjang pilkada. Lagi - lagi rakyat hanya menjadi objek politik bukan di jadikan subjek politik. Padahal suara sah itu milik rakyat yang seharusnya memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan arah ekonomi politik.
Perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat dan sistem politik yang masih mendewakan materi memaksa seorang calon pejabat melakukan permainan uang(money politic) dalam pilkada.
Beberapa kandidat misalnya harus mengeluarkan rupiah untuk mencari “kendaraan tumpangan” bernama parpol. Di sini harus seiring sejalan antara “kekuasaan” parpol, dan tingkat “kemampuan” sang kandidat membayar tumpangannya. Maka terjadilah apa yang disebut sebagai politik transaksional.
Politik transaksional adalah politik pertukaran atau politik dagang. Siapa memperoleh apa dan yang lain dapat apa. Liberalisasi politik yang luar biasa di Indonesia menumbuhsuburkan praktik politik ini. Liberalisme politik juga membuat semua orang terjebak dalam lingkaran setan individualistis. Hal ini cenderung berakhir dengan kompromi atau akomodasi kepentingan elite-elite politik saja.
Maka jangan heran jika kemudian substansi demokrasi dalam Pilkada menjadi tereduksi. Akhirnya, kepala daerah yang terpilih secara demokratis nantinya, konsentrasi lebih pada pengembalian modal ketimbang membangun masyarakat yang diwakilinya
0 komentar:
Posting Komentar